Turis Asing ke Bali Wajib Tunjukkan Saldo Tabungan? Status 2026

Belum. Per 21 Oktober 2026 tidak ada pemeriksaan saldo tabungan bagi wisatawan asing yang masuk Bali: rencana Gubernur Wayan Koster masih berupa rancangan peraturan daerah, dan Kantor Imigrasi Ngurah Rai menegaskan pada 15 Januari 2026 bahwa wisman tidak diminta bukti tabungan saat tiba.

Ringkasan ini disusun dari Kompas (2 dan 15 Januari 2026), detikBali (5 Januari 2026), ANTARA (14 April 2026), serta UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di peraturan.bpk.go.id, dicek 21 Oktober 2026.

Bagaimana kabar ini muncul?

• Awal Januari 2026. Koster menyampaikan rancangan Perda Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas. Salah satu idenya mengecek saldo tabungan calon wisman selama tiga bulan terakhir, lama tinggal, dan daftar kegiatan di Bali. Menurut pemberitaan saat itu, tidak ada nominal tertentu; besarnya disesuaikan dengan aktivitas dan lama tinggal.
• 5 Januari 2026. Ketua Komisi II DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih mempertanyakan cara pelaksanaannya kepada detikBali: "Bukan wewenang kita, nggak bisa kita melarang orang masuk Bali."
• 15 Januari 2026. Husnan Handano dari Kantor Imigrasi Ngurah Rai menjawab Kompas bahwa wisman tidak harus menyertakan bukti tabungan, dan prosedur masuk tetap seperti biasa.
• 6 dan 14 April 2026. Koster mengajukan Raperda Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas ke rapat paripurna DPRD, lalu fraksi-fraksi menyampaikan pandangan. Liputan ANTARA tentang sidang 14 April menyoroti kuota wisatawan dan keanggotaan asosiasi, tanpa menyebut cek saldo.
• Sampai 21 Oktober 2026. Kami tidak menemukan berita pengesahan perda tersebut maupun peraturan gubernur yang mengatur pemeriksaan saldo.

Kenapa provinsi tidak bisa langsung menolak turis?

Izin masuk ke Indonesia diputuskan pejabat imigrasi di bawah pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi. Pasal 13 UU 6/2011 memuat alasan penolakan masuk, antara lain nama tercantum dalam daftar penangkalan, dokumen perjalanan tidak sah, tidak punya visa (kecuali bebas visa), memberi keterangan palsu, atau terlibat kejahatan internasional. Saldo rekening tidak ada dalam daftar itu. Karena itu, kalaupun perda Bali disahkan, pemeriksaan saldo di bandara tetap membutuhkan dasar dan pelaksana dari imigrasi.

Yang memang bisa ditanyakan kepada Anda saat ini

• Visa yang diajukan sebelum berangkat. Untuk visa kunjungan seperti C1, imigrasi bisa meminta bukti biaya hidup, misalnya rekening koran, saat permohonan diproses secara daring. Ini aturan nasional yang sudah lama, bukan aturan baru Bali.
• Visa on Arrival. Petugas memeriksa paspor (masa berlaku minimal 6 bulan) dan bisa menanyakan tiket pulang atau lanjutan. Rinciannya di artikel VoA dan e-VOA Bali 2026 dan perlukah tiket pulang untuk masuk Bali.
• Pungutan Rp150.000. Ini satu-satunya kewajiban tingkat provinsi yang sudah berjalan bagi wisman. Cara bayarnya di pungutan wisatawan asing Bali.

Aturan lain yang benar-benar berlaku dikumpulkan di halaman aturan Bali.

FAQ

Apakah ada wisman yang ditolak masuk Bali karena kurang uang?

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Winarko menyebut 1.326 orang asing ditolak masuk sepanjang 2025, seperti dikutip Kompas. Rincian alasannya tidak dimuat di berita itu, jadi tidak bisa disimpulkan bahwa saldo menjadi penyebab.

Berapa saldo yang "aman" untuk dibawa?

Untuk masuk dengan VoA atau bebas visa, tidak ada angka resmi. Wacana provinsi pun tidak menyebut nominal. Yang praktis: pastikan aplikasi bank atau kartu Anda bisa diakses di ponsel bila petugas menanyakan rencana perjalanan.

Tanda paling jelas bila aturan ini kelak berlaku: syaratnya muncul di laman resmi imigrasi dan formulir kedatangan, bukan hanya dalam pernyataan pejabat daerah. Selama itu belum ada, unggahan media sosial yang menyebut "turis wajib punya saldo sekian" belum bisa dijadikan pegangan.